Diseminasi Hasil Riset Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020

Diseminasi Hasil Riset Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020

 
Bulukumba - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba menggelar Disemasi Riset Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, bertempat di Ruang Media Center KPU Kabupaten Bulukumba. Jl. Jenderal Sudirman No. 10, Bulukumba, Sabtu (24/04).
 
Dalam Sambutannya, Kaharuddin Ketua KPU Kabupaten Bulukumba menyampaikan rasa Terima Kasih kepada Lembaga yang melaksanakan Riset, dan menyampaikan Riset kepada Publik sehingga menjadi bahan pertanggung jawaban yang menghimpun saran dan masukan untuk kesempurnaan terhadap riset yang dilakukan. Menambahkan dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Bulukumba turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam riset ini. “Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk atas upaya KPU Kabupaten Bulukumba yang secara maksimal melakukan Rangkaian Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, ungkapnya.

Pada Tahun 2020 dilaksanakan Gerakan Coklit Serentak, PPDP melakukan door to door ke seluruh Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba, namun masih ada Persentasi tidak terlayani dengan baik. Kami mendukung hasil riset ini sebagai pengelolaan data pemilih berkelanjutan”, pungkasnya.

Kemudian kegiatan berlanjut pada pemaparan hasil riset yang dilakukan oleh Media Ilmiah Center. Pada pemaparannya, Tim Riset yang mewakili Tim Peneliti juga menyampaikan permasalahan yang ditemui saat melakukan riset beserta rekomendasinya. Salah satu Rekomendasi yang diberikan yaitu terkait kesadaran, animo, dan partisipasi masyarakat. (MIQ)

Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode April Tahun 2021

Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode April Tahun 2021

Bulukumba – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba terus mengimplementasikan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Tahun 2021 ini (19/04).

Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan adalah proses memperbaharui data pemilih guna memudahkan proses Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan selanjutnya. Atau dapat didefinisikankan pula sebagai proses pengumpulan data perubahan melalui lembaga atau badan melalui koordinasi dan kerjasama serta langsung dari masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Plt. Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 04 Februari 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, KPU Kabupaten Bulukumba berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan secara berkala dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada hari ini Senin, (19/04), bertempat di Ruang Media Center Kantor KPU Kabupaten Bulukumba, KPU Kabupaten Bulukumbamelaksanakan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode April Tahun 2021. Rapat Koordinasi dihadiri oleh :

1.    KESBANGPOL Kabupaten Bulukumba;
2.    DAN DIM 1411 Kabupaten Bulukumba;
3.    Pimpinan BAWASLU Kabupaten Bulukumba;
4.    DISDUKCAPIL Kabupaten Bulukumba; dan
5.    Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;

Hasil Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bulukumba menghasilkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode April 2021 dengan Jumlah Pemilih sebanyak 321.906 (tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus enam); Pemilih laki-laki berjumlah 153.586 (seratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh enam); dan Pemilih perempuan berjumlah 167.510 (seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh); tersebar di 10 (Sepuluh) Kecamatan dan 136 (seratus tiga puluh enam) Desa/Kelurahan. 

Adapun bagi masyarakat Kabupaten Bulukumba, yang ingin melakukan perbaikan ataupun memberikan masukan dan tanggapan terhadap daftar Pemilih pada Pemilihan sebelumnya dapat menyampaikan masukan dan tanggapannya dengan mengisi FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN yang dapat didownload melalui LINK BERIKUT (Klik Link). selanjutnya mengirimkan kembali formuli yang telah diisi melalui EMail : Kab_Bulukumba@kpu.go.id atau WA : 085242370473. (MIQ)


Editor : Muh. IqbaL Qadafi

Kapan Kaum Difabel Masuk Kekuasaan?

Kapan Kaum Difabel Masuk Kekuasaan?

Oleh: I Wayan Sumerta (Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kab.Klungkung Bali)

Kaum penyandang disabilitas (difabel) telah diberikan hak politik oleh pemerintah. Kebebasan individu dalam konteks demokrasi mengakui keutamaan moral dari seseorang individu dan bahwa semua individu memiliki hak mendasar tertentu. Tujuan utama demokrasi adalah perlindungan hak kebebasan individu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negara, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya yang terpilih secara bebas. Setiap orang memperoleh hak atas akses yang sama untuk memperoleh pelayanan umum di negaranya sesuai bunyi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Pemerintah Indonesia telah sangat jelas memberikan hak politik yang sama bagi kaum difabel. Hak politik bagi mereka tertuang dalam UU Nomor 8 tahun 2016 pasal 13 yakni hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Menyalurkan aspirasi politik baik secara tertulis maupun lisan. Memilih partai politik dan/ indidividu yang menjadi peserta dalam pemilu.Serta memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilu, pemilihan gubernur wakil gubernur dan bupati/ wali kota. Hak politik disabilitas malah dipertegas lagi oleh UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Meski demikian fakta mengatakan tidak banyak bahkan nyaris tak ada kaum difabel yang masuk di ruang kekuasaan. Adakah kaum difabel menjadi bupati/ wakil bupati.Adakah kaum difabel menjadi wakil rakyat. Adakah kaum difabel menjadi kepala desa atau jabatan lebih kecil dari itu. Mengapa demikian kondisinya. Apakah mereka lebih awal berbekal pesimisme untuk berkiprah di ranah itu ataukah karena faktor eksternal seperti adanya hujatan atau hinaan terhadap kaum difabel ketika menduduki kursi kekuasaan? Jawabannya bisa saja ya bisa juga tidak. Sebab saat di negara kita ada pejabat yang cacat fisik bahkan cacat ringan mereka tak henti-henti dijadikan bahan pembicaraan.

Kini Indonesia telah 75 merdeka, namun kemerdekaan bagi kaum difabel masih diwarnai godaan- godaan dari oknum, meski UU Nomor 8 Tahun 2016 telah memberikan kebebasan buat mereka untuk menggunakan hak politiknya secara luas.Sementara ada dugaan juga bahwa kaum difabel memiliki kerendahan diri untuk ambil bagian dalam politik. Kalau itu yang terjadi maka kaum difabel akan menurunkan generasi pengecut dan mewariskan masa depan suram kepada anak cucunya.

Data BPS menunjukkan tingginya jumlah penyandang disabilitas di Indonesia. Dari jumlah penduduk sekitar 247 juta jiwa lebih dari 190 juta jiwa jumlah pemilih diperkirakan 27 juta yang penyandang disabilitas.Mereka ada cacat fisik, cacat intelektual, cacat mental dan cacat sensorik.

Namun mesti diakui di Indonesia telah ada kemajuan bagi kaum perempuan untuk menduduki jabatan politik. Tak sedikit kaum perempuan menjadi camat, bupati, gubernur bahkan sampai presiden ( presiden Megawati Soekarno Putri). Karier perempuan semakin terlihat. Tidak mudah ditebak seperti tempo dulu kalau perempuan ditempatkan sebagai ibu dapur.Kini tidak. Perempuan sudah ikut dalam pengambil keputusan baik dalam unit organisasi kecil sampai dengan tingkat pusat. Pemerintah melalui UU Pemilu no.7 tajun 2017 memberikan quota perempuan 30 persen untuk di partai politik dan calon legislatif.Bagi parpol yang tidak memenuhi quota itu pen-calegan-pun bakal gagal. Ayo kaum disabilitas lari cepat mengejar ketertinggalan. Kapan lagi? (*)

 Sumber Berita : Kpu.go.id

Ilham Saputra, Ketua KPU RI Definitif

Ilham Saputra, Ketua KPU RI Definitif

Jakarta, kpu.go.id - Hari ini, Rabu (14/4/2021), Rapat Pleno Anggota KPU RI telah menyepakati Ilham Saputra sebagai Ketua KPU RI definitif, setelah sebelumnya Ilham Saputra juga menjabat Plt. Ketua KPU RI sejak 15 Januari 2021.
 

Kesepakatan dalam rapat pleno tersebut telah sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, khususnya pada Pasal 10 Ayat 5 menyebutkan Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota KPU
 
Selain itu, rapat pleno juga menyepakati penataan divisi bagi Anggota KPU RI.