KPU Bulukumba Tetapkan Jumlah PDPB Periode Mei sebanyak 321.114 Pemilih

KPU Bulukumba Tetapkan Jumlah PDPB Periode Mei sebanyak 321.114 Pemilih

 
Bulukumba - 02 Juni 2021, bertempat di Ruang Kerja Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba, KPU Kabupaten Bulukumba melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Periode Mei Tahun 2021 di tingkat Kabupaten/Kota, Rapat Pleno dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bulukumba, masing-masing :

1.    Kaharuddin, S.Pd., M.M.,
2.    Wawan Kurniawan, SE.,
3.    Syamsul, SE.
4.    Awaluddin, SE.
5.    Harum, S.Pd., M.Pd.,

Berdasarkan Surat Dinas Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 02 April 2021 tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, maka KPU Kabupaten Bulukumba melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Periode Bulan Mei Tahun 2021.

Hasil Rapat Pleno yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bulukumba menghasilkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan : 

  • Jumlah Pemilih sebanyak 321.114 (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Empat Belas);
  • Pemilih laki-laki berjumlah 153.587 (Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh); dan
  • Pemilih perempuan berjumlah 167.527 (Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh);

Tersebar di 10 (Sepuluh) Kecamatan dan 136 (seratus tiga puluh enam) Desa/Kelurahan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

Lihat Rincian Rekapitulasi DISINI

Lihat By Namenya DISINI

 

 Editor : Muh IqbaL Qadafi

KPU Bulukumba Laksanakan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung

KPU Bulukumba Laksanakan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung

Bulukumba - Bertempat di Ruang Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba Pada hari ini, Jum’at tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, KPU Kabupaten Bulukumba telah melanjutkan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/TUN/KI/2021 bertempat di Ruang Aula Kantor KPU Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/TUN/KI/2021 “Memerintahkan termohon selaku Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya memperlihatkan dokumen atau foto Formulir C1 Plano perhitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan 1 (Dapil 1) yang meliputi kecamtan Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bonto Bahari, dengan berkoordinasi dengan Bawaslu kabupaten dan kepolisian setempat”. Yang dihadiri oleh: 
  • Pimpinan Bawaslu Kabupaten Bulukumba
  • Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (Via Daring)
  • Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra
  • Pimpinan Komisi Informasi Kabupaten Bulukumba
  • POLRES Kabupaten Bulukumba
  • DANDIM 1411 Kabupaten Bulukumba
  • KESBANGPOL Kabupaten Bulukumba
  • Unsur Media 
Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/TUN/KI/2021, yaitu :
  • KPU Bulukumba melakukan upaya secara sukarela melanjutkan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/TUN/K/2021;
  • Lanjutan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  • Mendasari Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1224/PY.01.I-SD/73/Prov/V/2021 perihal Penyampaian, selanjutnya KPU Kabupaten Bulukumba melakukan Koordinasi dengan PTUN Makassar tanggal 19 Mei 2021
  • Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/TUN/KI/2021 dimulai Pukul 09.00 Wita s/d Pkl 11.30 Wita, diskorsing dan dilanjutkan kembali pada Pkl. 14.00 Wita Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/TUN/KI/2021 diskorsing kembali Pukul 15.15 dan dilanjutkan pada Pukul 15.40 Wita;
  • Dalam Lanjutan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/TUN/KI/2021 pihak Pemohon Tidak Hadir meski telah diundang.
Jaga Disiplin, Persiapkan Diri Hadapi Pemilu dan Pemilihan 2024

Jaga Disiplin, Persiapkan Diri Hadapi Pemilu dan Pemilihan 2024

Jakarta – Pemilu dan Pemilihan 2024 akan berlangsung kurang lebih tiga tahun lagi. Meski demikian, menghitung tahapan yang akan dimulai 30 bulan sebelum pemungutan suara maka proses demokrasi serentak di tahun yang sama praktis akan berjalan tidak lama lagi.

Berangkat dari hal tersebut, pada Selasa (18/5/2021), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar apel pengarahan umum kepada pejabat struktural dan fungsional di lingkungan sekretariat jenderal. Pengarahan disampaikan Ketua KPU RI Ilham Saputra serta Sekjen KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno.

Dalam pengarahannya, Ilham Saputra mengajak pejabat struktural dan fungsional untuk menjaga disiplin dan soliditas. Kedisiplinan dan soliditas menurut menjadi syarat suksesnya tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024 yang akan berjalan lebih rumit dari sebelumnya. “Kalau kita tidak disiplin, solid, ini berbahaya sekali terhadap kondisi pelaksanaan pemilu dan pemilihan,” ujar Ilham.

Ilham juga menekankan pentingnya komunikasi antar biro. Dia tidak ingin ada anggapan satu bagian menonjol di antara yang lain.

Pria asal Aceh juga mengajak semua untuk berkonsentrasi pada tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. “Kita ini KPU, institusi penyelenggara pemilu dengan jumlah pemilih ratusan juta,” tegas Ilham.

Senada, Bernad Dermawan Sutrisno mengawali pesan apel dengan mengajak jajaran sekretariat untuk kembali pada niat awal menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Dia juga mengatakan bahwa hakikat bekerja sesungguhnya adalah ibadah dan mencari nafkah yang halal untuk keluarga. “Keempat, niat kita sebagai warga negara, anda berada disini, berada di lembaga penyelenggara pemilu adalah melayani kepada seluruh warga untuk menggunakan hak konstitusional,” tuturnya.

Pesan lain yang juga disampaikan pada apel pertama sejak masa pandemi ini adalah tetap teguh menjaga integritas, tidak bosan mengembangkan inovasi dan menjadi pemimpin yang patut dicontoh bagi semua. “Kemudian yang saya ingatkan juga keberadaan kita, sekretariat adalah kita berada disini memberikan dukungan teknis dan administrasi artinya hanya tagline melayani kepentingan hak konstitusional warga tapi juga melayani KPU, ketua dan anggota,” tutupnya.

 Sumber Berita : kpu.go.id

Mahkamah Konstitusi Sidangkan 8 Perkara PSU

Mahkamah Konstitusi Sidangkan 8 Perkara PSU

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menyidangkan 8 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) 2020 yang diajukan pasangan calon kepala daerah dari 7 wilayah secara daring, Rabu (19/5/2021). Sebelumnya 7 daerah telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana putusan MK.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Termohon pun kembali mengikuti persidangan PHP 2020 dengan agenda awal pemeriksaan pendahuluan, mendengarkan permohonan Pemohon.

Ke-8 perkara yang disidangkan dalam 2 Panel ini yakni Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 Kab Rokan Hulu, 141/PHP.BUP-XIX/2021 Kab Labuhanbatu, 144/PHP.KOT-XIX/2021 Kota Banjarmasin (panel 1),  Nomor 137/PHP.BUP-XIXI/2021 Kab Sekadau, 139/PHP BUP-XIX/2021 Kab Mandailing Natal, 142/PHP. BUP-XIX/2021 Kab Labuhanbatu Selatan dan 143/PHP.BUP-XIX/2021 Kab Halmahera Utara (panel II). Sementara perkara Nomor 140/PHP.BUP-XIX/2021 Kab Rokan Hulu dicabut perkaranya.

Mengikuti jalannya sidang Anggota KPU RI Hasyim Asy'ari, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Evi Novida Ginting Manik dan Arief Budiman. 

Sumber Berita : Kpu.go.id