Penetapan Pemenang Lelang Kotak dan Bilik Suara Pemilihan 2020

Penetapan Pemenang Lelang Kotak dan Bilik Suara Pemilihan 2020

Bulukumba - Jumat, 23 Juli 2021. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar menetapkan hasil pelaksanaan lelang kotak suara eks Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 dengan pemenang atas nama DAFID FM PASARIBU. Nilai yang ditawarkan sebesar Rp. 8.538.750 merupakan yang tertinggi diantara penawar lainnya.

Pejabat Penjual KPU Kabupaten Bulukumba Musakkir menyatakan sangat bersyukur atas terlaksananya lelang tersebut. lebih lanjut, kotak suara dan bilik suara berbahan duplex akan segera diangkut oleh Pemenang Lelang. Hasil pelaksanaan lelang akan masuk pada Kas Negara sesuai dengan prosedur yang berlaku,” terang Musakkir.

Kebutuhan dan spesifikasi kotak suara dan bilik suara berbahan duplex sebagai perlengkapan Pemilihan 2020 telah diatur pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 533/PP.09.1-Kpt/07/KPU/XI/2020 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dalam pelaksanaan lelang kotak suara dan bilik suara KPU Kabupaten Bulukumba bekerja sama dengan KPKNL
Makassar . (IqbaL)

KPU Terbitkan E-book Evaluasi Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan pada Masa Pandemi Covid-19

KPU Terbitkan E-book Evaluasi Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan pada Masa Pandemi Covid-19


 Jakarta,kpu.go.id- KPU RI menerbitkan buku Kilas Balik Pemilihan Serentak Tahun 2020: Evaluasi Pembentukan Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan pada Masa Pandemi COVID-19 (ISBN: 978-623-94570-9-9). Buku ini membahas catatan evaluatif pembentukan Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang disajikan secara reflektif. Penerbitan buku ini bertujuan agar para pembaca dapat mengetahui dinamika perumusan kebijakan dan regulasi pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretariat PPK, Panitia Pemungutan Suara (PPS), Sekretariat PPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (TPS) di masa pandemi COVID-19. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kepemiluan dan tata kelola pemilu di Indonesia.

E-book dapat diakses melalui tautan berikut : 

https://bit.ly/KilasBalikPemilihan2020

https://journal.kpu.go.id/ 

Selamat membaca...

Berlanjut Pasca PSU, MK Kembali Gelar PHP Pilgub Kalsel

Berlanjut Pasca PSU, MK Kembali Gelar PHP Pilgub Kalsel

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) hadir sebagai Termohon pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) secara daring, Rabu (21/7/2021).

Hadir selaku Termohon KPU Kalimantan Selatan, didampingi Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari, Evi Novida Ginting Manik dan Viryan.

Pemohon untuk sidang dengan nomor perkara 146/PHP.GUBXIX/2021 ini pasangan calon (paslon) Nomor Urut 2 Denny Indrayana dan Difriadi. Sebelumnya keduanya juga sempat mengajukan gugatan ke MK dan diputus pada 19 Maret 2021 dengan perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Timur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar). Dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang (Kabupaten Tapin)

Pada sidang yang dipimpin Ketua Panel Aswanto, Pe
mohon yang diwakili kuasa hukumnya Bambang Widjojanto kembali mempersoalkan proses PSU yang telah berlangsung pada 9 Juni 2021. Disampaikan juga dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara (KPU maupun Bawaslu), juga pasangan nomor urut 1 Sahbirin Noor-Muhidin yang menurut Pemohon telah mencederai nilai demokrasi.

Sementara itu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta Pemohon untuk menghadirkan bukti-bukti yang lengkap dan detil mengingat apa yang disampaikan pada perkara tersebut merupakan kasus konkret.

Adapun Aswanto meminta pihak Termohon, Bawaslu dan Pihak Terkait untuk menyiapkan jawaban dan keterangannya, terkait apa yang disampaikan oleh Pemohon. Sidang sendiri diputus akan kembali digelar pada Jumat 23 Juli 2021.

Sumber Berita : kpu.go.id

Tata Cara Pengiriman Surat Dinas Ke KPU RI selama Pelaksanaan PPKM Darurat

Tata Cara Pengiriman Surat Dinas Ke KPU RI selama Pelaksanaan PPKM Darurat

 

Jakarta, kpu.go.id - Sebagai upaya memutus penyebaran Virus Covid-19, ma pengiriman surat dinas kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Jl. Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta, selama periode pelaksanaan PPKM Darurat (3 - 20 Juli 2021) mohon dikirimkan dalam bentuk softfile dengan format PDF.


Surat dinas dapat dikirimkan melalui email:

    persuratan@kpu.go.id

Contact Person:

    Irfany Budiman : 0877 7621 1983
    Krishnawami : 0817 6083 702

Pastikan tujuan surat, pejabat/nama jabatan dan pengirim surat tertera dengan jelas.

Sumber Berita :  kpu.go.id