Bogor – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan mampu meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selama ini lembaga dengan keterbukaan informasi terbaik, baru mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tiap tahun.Untuk meraih target tersebut, Kepala Biro Logistik KPU RI Purwoto menekankan perlunya semua pihak di KPU bekerja keras. Salah satu yang disoroti agar lebih diperhatikan adalah pengadaan baran dan jasa yang tidak lagi menjadi beban tetapi perlu untuk diperbaiki dengan pelatihan-pelatihan. “Apalagi menghadapi pengadaan logistik Pemilu 2019, KPU perlu melakukan pelatihan, khususnya bagi operator dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” tutur Purwoto saat membuka acara Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Berbasis E-Procurement Logistik Pemilu 2019, di Bogor Jawa Barat Selasa (20/3/2018).
Purwoto juga mengingatkan, bahwa semua permasalahan terkait logistik Pemilu 2019 yang menangani adalah operator, untuk itu semua yang memegang posisi ini harus mampu memahami kebijakan logistik. “Setiap tahun operator bisa berganti, karena itu setiap tahun KPU juga akan melakukan pelatihan-pelatihan,” lanjut Purwoto.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sarana Prasarana Pemilu Biro Logistik KPU RI Rahim Noor menambahkan, salah satu bentuk pelatihan yang akan diberikan dalam bentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah Versi 4 kepada seluruh admin agency agar pengadaan barang/jasa bisa sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Harapannya menurut dia agar seluruh admin agency memfasilitasi PA, KPA, ULP, PPK, dan Pejabat Pengadaan. “Serta ada transfer knowledge di masing-masing satker,” tambah Rahim.
Lebih jauh Rahim meminta agar seluruh admin agency di KPU Provinsi telah memiliki kata sandi (password). Terlebih karena kedepan pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan melalui mekanisme e-katalog.
Sumber Berita : KPU.go.id
