Bangkalan - Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota harus merasa nyaman dan tidak ada perasaan dongkol agar tujuan yang dikehendaki dapat tercapai dengan baik. Hal tersebut disampaikan Syaiful Ismail, Anggota KPU Kabupaten Bangkalan, Selasa (18/10/17), di hadapan peserta kuliah lapangan Magister Ilmu Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilu (TKP) FISIP Unair. “Sekretariat atau operator memiliki kontribusi yang sangat besar, jadi mereka harus nyaman, tidak ada perasaan dongkol sehingga outputnya baik,” kata Syaiful.
Ia juga mengatakan bahwa Anggota KPU Kabupaten Bangkalan selalu berusaha melindungi pegawai sekretariat dalam menjalankan tugas di daerah yang terkenal keras ini. “Kami harus melindungi staf, resiko harus ditanggung oleh komisioner. Disini, pemahaman masyarakat tentang demokrasi masih rendah, yang kalah bisa marah-marah dan menekan pakai senjata, maka kami harus menjadi pihak yang melindungi agar psikologi pegawai menjadi kuat,” terang Syaiful.
Kuliah lapangan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pendalaman mata kuliah operasional pemilu di Program TKP FISIP Unair. “Kedatangan kami dalam rangka pendalaman mata kuliah operasional pemilu dalam kelas, sebagai bagian untuk melihat tahapan Pilkada dan Pemilu 2019,” ungkap Kris Nugroho, sebagai dosen pengampu.
Selain itu, mahasiswa TKP FISIP Unair, turun ke lapangan untuk melihat permasalahan dalam tahapan penyerahan berkas pendaftaran partai politik yang saat ini sedang berjalan. Pada akhirnya akan menyusun laporan kegiatan sebagai bahan evaluasi antara teori dan praktek. “Setelah selesai, kami akan susun laporan sebagai evaluasi antara teori dan praktek, salah satu teorinya adalah menyelenggarakan Pemilu dalam praktek,” tambah Kris.
KPU Kabupaten Bangkalan telah melakukan penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan yang telah dilakukan perpanjangan hingga tanggal 17 Oktober 2017. Jumlah partai politik yang diterima oleh KPU Kabupaten Bangkalan adalah sebanyak 17, dengan rincian 12 parpol lama dan 5 parpol baru. Kelima parpol itu adalah Perindo, PSI, Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Rakyat. Selain itu KPU Kabupaten Bangkalan saat ini juga sedang melakukan tahapan rekruitmen penyelenggara ad hoc yaitu PPK dan PPS.
Syaiful juga memaparkan kendala yang dihadapi dalam menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 di Kabupaten Bangkalan. Kendala itu antara lain kultur masyarakat yang masih menganut patron-klien, memilih berdasarkan yang terbaik menurut pemilih masih kecil apalagi sebagian besar masyarakat berada di pelosok kota. Selain itu, tingkat pendidikan terkait demokrasi juga menjadi tantangan yang dihadapi KPU Kabupaten Bangkalan. Untuk memperbaiki demokrasi agar lebih baik, KPU Kabupaten Bangkalan melakukan sosialisasi ke tiap masjid sampai tingkat desa setiap hari Jumat. “Agar tidak mendapat resistensi dari pihak lain, dalam setiap sosialisasi yang dilakukan tidak menyinggung pilihan setiap pemilih,” sebut Syaiful.
Menanggapi pertanyaan peserta terkait proses penerimaan berkas dokumen yang diberikan oleh parpol, KPU Kabupaten Bangkalan harus mempunyai kesabaran yang tinggi, karena masih terdapat permasalahan dalam aplikasi SIPOL. Untuk itu KPU Kabupaten Bangkalan selalu menyampaikan hal-hal yang membuat parpol tidak panik dan marah ketika belum dapat memberikan Kartu Tanda Anggota. Antara lain dengan mengajak agar parpol tetap tenang dan menunggu sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Hal itu dilakukan agar parpol tidak merasa sakit hati dan KPU Kabupaten Bangkalan tidak melanggar peraturan yang ada.
Dalam rangka persiapan menghadapi gugatan yang muncul saat proses penerimaan berkas dokumen, KPU Kabupaten Bangkalan mempersiapkan dokumen dan rekaman kegiatan proses tersebut. Selain itu, KPU Kabupaten Bangkalan memberikan akses kepada Panwaslih Kabupaten Bangkalan untuk terlibat pengawasan dalam setiap tahapan. Sehingga semakin terlibat, semakin baik bagi KPU Kabupaten Bangkalan.
Turut hadir dalam kuliah lapangan tersebut anggota KPU Kabupaten Bangkalan Zainal Arifin, Badrun, Rachmat Agustiawan, sebagai Kasubbag Teknis. Sementara dari Mahasiswa TKP FISIP Unair sebanyak 15 orang didampingi oleh. Kris Nugroho, dan Siti Aminah.
Ia juga mengatakan bahwa Anggota KPU Kabupaten Bangkalan selalu berusaha melindungi pegawai sekretariat dalam menjalankan tugas di daerah yang terkenal keras ini. “Kami harus melindungi staf, resiko harus ditanggung oleh komisioner. Disini, pemahaman masyarakat tentang demokrasi masih rendah, yang kalah bisa marah-marah dan menekan pakai senjata, maka kami harus menjadi pihak yang melindungi agar psikologi pegawai menjadi kuat,” terang Syaiful.
Kuliah lapangan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pendalaman mata kuliah operasional pemilu di Program TKP FISIP Unair. “Kedatangan kami dalam rangka pendalaman mata kuliah operasional pemilu dalam kelas, sebagai bagian untuk melihat tahapan Pilkada dan Pemilu 2019,” ungkap Kris Nugroho, sebagai dosen pengampu.
Selain itu, mahasiswa TKP FISIP Unair, turun ke lapangan untuk melihat permasalahan dalam tahapan penyerahan berkas pendaftaran partai politik yang saat ini sedang berjalan. Pada akhirnya akan menyusun laporan kegiatan sebagai bahan evaluasi antara teori dan praktek. “Setelah selesai, kami akan susun laporan sebagai evaluasi antara teori dan praktek, salah satu teorinya adalah menyelenggarakan Pemilu dalam praktek,” tambah Kris.
KPU Kabupaten Bangkalan telah melakukan penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan yang telah dilakukan perpanjangan hingga tanggal 17 Oktober 2017. Jumlah partai politik yang diterima oleh KPU Kabupaten Bangkalan adalah sebanyak 17, dengan rincian 12 parpol lama dan 5 parpol baru. Kelima parpol itu adalah Perindo, PSI, Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Rakyat. Selain itu KPU Kabupaten Bangkalan saat ini juga sedang melakukan tahapan rekruitmen penyelenggara ad hoc yaitu PPK dan PPS.
Syaiful juga memaparkan kendala yang dihadapi dalam menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 di Kabupaten Bangkalan. Kendala itu antara lain kultur masyarakat yang masih menganut patron-klien, memilih berdasarkan yang terbaik menurut pemilih masih kecil apalagi sebagian besar masyarakat berada di pelosok kota. Selain itu, tingkat pendidikan terkait demokrasi juga menjadi tantangan yang dihadapi KPU Kabupaten Bangkalan. Untuk memperbaiki demokrasi agar lebih baik, KPU Kabupaten Bangkalan melakukan sosialisasi ke tiap masjid sampai tingkat desa setiap hari Jumat. “Agar tidak mendapat resistensi dari pihak lain, dalam setiap sosialisasi yang dilakukan tidak menyinggung pilihan setiap pemilih,” sebut Syaiful.
Menanggapi pertanyaan peserta terkait proses penerimaan berkas dokumen yang diberikan oleh parpol, KPU Kabupaten Bangkalan harus mempunyai kesabaran yang tinggi, karena masih terdapat permasalahan dalam aplikasi SIPOL. Untuk itu KPU Kabupaten Bangkalan selalu menyampaikan hal-hal yang membuat parpol tidak panik dan marah ketika belum dapat memberikan Kartu Tanda Anggota. Antara lain dengan mengajak agar parpol tetap tenang dan menunggu sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Hal itu dilakukan agar parpol tidak merasa sakit hati dan KPU Kabupaten Bangkalan tidak melanggar peraturan yang ada.
Dalam rangka persiapan menghadapi gugatan yang muncul saat proses penerimaan berkas dokumen, KPU Kabupaten Bangkalan mempersiapkan dokumen dan rekaman kegiatan proses tersebut. Selain itu, KPU Kabupaten Bangkalan memberikan akses kepada Panwaslih Kabupaten Bangkalan untuk terlibat pengawasan dalam setiap tahapan. Sehingga semakin terlibat, semakin baik bagi KPU Kabupaten Bangkalan.
Turut hadir dalam kuliah lapangan tersebut anggota KPU Kabupaten Bangkalan Zainal Arifin, Badrun, Rachmat Agustiawan, sebagai Kasubbag Teknis. Sementara dari Mahasiswa TKP FISIP Unair sebanyak 15 orang didampingi oleh. Kris Nugroho, dan Siti Aminah.
Sumber : kpu.go.id
