Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dalam hal ini Biro Logistik, sebagai penyelenggara kegiatan, Rabu (18/10) bertempat di Hotel Mercure, Kemayoran, Jakarta, menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan Simulasi Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan.
Bimtek ini dibagi menjadi 3 (tiga) gelombang, yaitu gelombang pertama 16-18 Oktober yang diikuti oleh 377 peserta yang terdiri dari 9 Provinsi 175 Kabupaten, gelombang kedua 18-20 Oktober direncanakan diikuti oleh 370 peserta yang terdiri 12 Provinsi 167 Kabupaten/Kota serta gelombang ketiga 24-26 Oktober sebanyak 383 peserta yang terdiri dari 13 Provinsi, 172 Kabupaten/Kota.
Peserta dari satker KPU Provinsi KIP Aceh masing-masing sejumlah dari 3 orang yang terdiri dari komisioner yang membidangi bidang logistik, Sekretaris KPU dan Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik atau PPK, peserta dari satker KPU/KIP Kabupaten/Kota masing-masing sejumlah 2 orang yang terdiri dari Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Kepala Sub Bagian Logistik atau PPK, sampai saat ini telah hadir sebanyak 337 orang dari 370 yang kami undang.
Dalam sambutannya, Kepala Biro Logistik, Purwoto Ruslan Hidayat menyampaikan dalam pemilu dan pemilihan saat ini terjadi beberapa perubahan yang signifikan sehingga kesiapan logistik harus perlu sangat diperhatikan dari mulai tahapan persiapan sampai akhir dimana dilaksanakan pencoblosan.
“Aset tahapan perencanaan kebutuhan logistik, serta anggaran dalam pemilu dan pemilihan serentak ini harus didukung oleh jenis logistik yang memadai, sehingga tercipta logistik tepat jumlah, logistik tepat jenis, tepat waktu dan pemilu yang berkualitas,” ujar Purwoto.
Selain itu aset tahapan pengadaan barang dan jasa juga tidak kalah pentingnya, saat ini sudah beralih yang semula dengan metode konvensional menjadi pengadaan barang dan jasa berbasis teknologi informasi.
Tidak kalah pentingnya aset perawatan pendistribusian KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, khususnya bersinergi dalam hal ini menentukan pemetaan wilayah dan daerah yang termasuk dalam skala prioritas sehingga pelaksanaan pemilu dan pemilihan berjalan dengan baik.
Ketua KPU RI, Arief Budiman yang hadir dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan bimtek ini menyampaikan, ada beberapa hal baru didalam proses logistik pemilu di Indonesia.
Hal ini dimulai dari pengadaannya, perencanaannya, distribusinya sampai dengan spesifikasinya yang harus dipahami seksama, supaya nanti kalau pemilunya sudah selesai urusan logistik ini tidak menjadi urusan yang belum selesai bagi 170 satker yang akan Pilkada 2018. "Biasanya kalau urusan pilkadanya sudah selesai urusan logistik ini menyiksakan persoalan yang membuat tahapannya jauh lebih panjang dari pada tahapan pilkada itu sendiri," kata Arief.
"Mudah-mudahan urusan logistik KPU semakin hari semakin baik tidak lagi ada masalah, bukan hanya di awal perencanaan, bukan hanya pada proses pengadaan, pada proses produksi, distribusi tapi juga tidak ada masalah setelah pemilukadanya selesai," lanjutnya.
Arief juga berharap dari logistik ini bisa membangun kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemilihan kepala daerah yang transparan, punya integritas, bermartabat dan tentu saja menjadi pilkada yang berkualitas.
Sementara itu, Anggota KPU RI Divisi Logistik, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan KPU harus menyadari bahwa pengelolaan logistik pemilu itu bagian penting dari penyelenggaraan pemilu.
"Ini harus disadari pandangan itu sama sekali tidak benar, bahwa kita harus menyadari definisi paling dasar dari pemilu adalah bagaimana mengkonversi suara menjadi kursi, jadi suara setiap pemilih yang datang di tiap TPS, dihitung direkap kemudian dijumlahkan sampai akhir lalu ditentukan siapa yang memenangkan kursi kepala daerah, kursi anggota legislatif, kursi presiden dan wakil presiden dan kursi DPD," kata Pramono.
"Di dalam proses mengkonversi itu, dibutuhkan sarana perlengkapan alat bantu yaitu namanya logistik pemilu, pemilih yang datang ke TPS yang dicoblos adalah surat suara, yang digunakan untuk mencoblos adalah paku, untuk memasukan surat suara nanti adalah kotak suara, tempat mencoblosnya supaya tidak terlihat itu adalah bilik suara." lanjutnya.
"Karena begitu pentingnya soal logistik di dalam penyelenggaraan pemilu maka pengadaan logistik itu harus memenuhi azas-azas tepat jumlah, tepat waktu transparansi dan tepat sasaran itu karena untuk menjamin agar proses konversi suara menjadi kursi tidak terganggu, tidak termanipulasi," papar dia.
Pada kesempatan yang sama, Anggota KPU RI, Hasyim Asy’ari yang hadir dalam pembukaan bimtek ingin menyampaikan yang prinsip-prinsipnya saja, aturannya sudah ada dan kemudian yang saya kira sangat penting, bagaimana cara berpikir kita dan cara bertindak kita yang paling penting.
"Karena acara ini istilah bimbingan teknis dan simulasi, Hasyim mengatakan kalau kita mau pintar, kita harus belajar tapi kalau kita mau terampil maka kita harus berlatih, maka simulasi itu bagian dari latihan oleh karena itu pulang dari bimtek ini, targetnya terampil bukan sekedar tahu," tandas Hasyim.
Bimtek ini dibagi menjadi 3 (tiga) gelombang, yaitu gelombang pertama 16-18 Oktober yang diikuti oleh 377 peserta yang terdiri dari 9 Provinsi 175 Kabupaten, gelombang kedua 18-20 Oktober direncanakan diikuti oleh 370 peserta yang terdiri 12 Provinsi 167 Kabupaten/Kota serta gelombang ketiga 24-26 Oktober sebanyak 383 peserta yang terdiri dari 13 Provinsi, 172 Kabupaten/Kota.
Peserta dari satker KPU Provinsi KIP Aceh masing-masing sejumlah dari 3 orang yang terdiri dari komisioner yang membidangi bidang logistik, Sekretaris KPU dan Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik atau PPK, peserta dari satker KPU/KIP Kabupaten/Kota masing-masing sejumlah 2 orang yang terdiri dari Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Kepala Sub Bagian Logistik atau PPK, sampai saat ini telah hadir sebanyak 337 orang dari 370 yang kami undang.
Dalam sambutannya, Kepala Biro Logistik, Purwoto Ruslan Hidayat menyampaikan dalam pemilu dan pemilihan saat ini terjadi beberapa perubahan yang signifikan sehingga kesiapan logistik harus perlu sangat diperhatikan dari mulai tahapan persiapan sampai akhir dimana dilaksanakan pencoblosan.
“Aset tahapan perencanaan kebutuhan logistik, serta anggaran dalam pemilu dan pemilihan serentak ini harus didukung oleh jenis logistik yang memadai, sehingga tercipta logistik tepat jumlah, logistik tepat jenis, tepat waktu dan pemilu yang berkualitas,” ujar Purwoto.
Selain itu aset tahapan pengadaan barang dan jasa juga tidak kalah pentingnya, saat ini sudah beralih yang semula dengan metode konvensional menjadi pengadaan barang dan jasa berbasis teknologi informasi.
Tidak kalah pentingnya aset perawatan pendistribusian KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, khususnya bersinergi dalam hal ini menentukan pemetaan wilayah dan daerah yang termasuk dalam skala prioritas sehingga pelaksanaan pemilu dan pemilihan berjalan dengan baik.
Ketua KPU RI, Arief Budiman yang hadir dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan bimtek ini menyampaikan, ada beberapa hal baru didalam proses logistik pemilu di Indonesia.
Hal ini dimulai dari pengadaannya, perencanaannya, distribusinya sampai dengan spesifikasinya yang harus dipahami seksama, supaya nanti kalau pemilunya sudah selesai urusan logistik ini tidak menjadi urusan yang belum selesai bagi 170 satker yang akan Pilkada 2018. "Biasanya kalau urusan pilkadanya sudah selesai urusan logistik ini menyiksakan persoalan yang membuat tahapannya jauh lebih panjang dari pada tahapan pilkada itu sendiri," kata Arief.
"Mudah-mudahan urusan logistik KPU semakin hari semakin baik tidak lagi ada masalah, bukan hanya di awal perencanaan, bukan hanya pada proses pengadaan, pada proses produksi, distribusi tapi juga tidak ada masalah setelah pemilukadanya selesai," lanjutnya.
Arief juga berharap dari logistik ini bisa membangun kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemilihan kepala daerah yang transparan, punya integritas, bermartabat dan tentu saja menjadi pilkada yang berkualitas.
Sementara itu, Anggota KPU RI Divisi Logistik, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan KPU harus menyadari bahwa pengelolaan logistik pemilu itu bagian penting dari penyelenggaraan pemilu.
"Ini harus disadari pandangan itu sama sekali tidak benar, bahwa kita harus menyadari definisi paling dasar dari pemilu adalah bagaimana mengkonversi suara menjadi kursi, jadi suara setiap pemilih yang datang di tiap TPS, dihitung direkap kemudian dijumlahkan sampai akhir lalu ditentukan siapa yang memenangkan kursi kepala daerah, kursi anggota legislatif, kursi presiden dan wakil presiden dan kursi DPD," kata Pramono.
"Di dalam proses mengkonversi itu, dibutuhkan sarana perlengkapan alat bantu yaitu namanya logistik pemilu, pemilih yang datang ke TPS yang dicoblos adalah surat suara, yang digunakan untuk mencoblos adalah paku, untuk memasukan surat suara nanti adalah kotak suara, tempat mencoblosnya supaya tidak terlihat itu adalah bilik suara." lanjutnya.
"Karena begitu pentingnya soal logistik di dalam penyelenggaraan pemilu maka pengadaan logistik itu harus memenuhi azas-azas tepat jumlah, tepat waktu transparansi dan tepat sasaran itu karena untuk menjamin agar proses konversi suara menjadi kursi tidak terganggu, tidak termanipulasi," papar dia.
Pada kesempatan yang sama, Anggota KPU RI, Hasyim Asy’ari yang hadir dalam pembukaan bimtek ingin menyampaikan yang prinsip-prinsipnya saja, aturannya sudah ada dan kemudian yang saya kira sangat penting, bagaimana cara berpikir kita dan cara bertindak kita yang paling penting.
"Karena acara ini istilah bimbingan teknis dan simulasi, Hasyim mengatakan kalau kita mau pintar, kita harus belajar tapi kalau kita mau terampil maka kita harus berlatih, maka simulasi itu bagian dari latihan oleh karena itu pulang dari bimtek ini, targetnya terampil bukan sekedar tahu," tandas Hasyim.
Sumber : kpu.go.id
