Kota Batu – Dalam Workshop Evaluasi Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilu yang berlangsung di Kota Batu Malang, mantan Ketua KPU periode 2004 – 2007 Profesor Ramlan Surbakti, menjadi salah satu narasumber yang hadir dalam acara workshop.
Prof. Ramlan mengatakan pemilu demokratik di beberapa bagian Negara sudah dirumuskan dengan indikator-indikatornya, namun di Asia Tenggara masih belum dilaksanakan dengan baik.
Apakah pemilu di Indonesia sudah demokratis jika dibandingkan dengan Negara di Asia Tenggara, sudah demokratis namun jika melihat standar masih belum. Karena masih banyak penyelenggara yang melakukan kesalahan.
Penyelanggara pemilu yang demokratik harus independen, integritas, profesional dan akuntable. “Penyelenggara pemilu harus bisa sebagai pelindung suara rakyat bukan sebagai penjual suara rakyat”.ujarnya
Oleh karenanya bagi KPU program pendidikan S2 tata kelola pemilu yang KPU jalankan agar diwajibkan bagi seluruh pegawai KPU. Karena tugas KPU sangat berat dan perlu keahlian.
Ramlan juga menyarankan “program tata kelola pemilu harus lebih spesialis seperti dokter atau menjadi program study dengan menjadi kajian pemilu”.pungkasnya.
Prof. Ramlan mengatakan pemilu demokratik di beberapa bagian Negara sudah dirumuskan dengan indikator-indikatornya, namun di Asia Tenggara masih belum dilaksanakan dengan baik.
Apakah pemilu di Indonesia sudah demokratis jika dibandingkan dengan Negara di Asia Tenggara, sudah demokratis namun jika melihat standar masih belum. Karena masih banyak penyelenggara yang melakukan kesalahan.
Penyelanggara pemilu yang demokratik harus independen, integritas, profesional dan akuntable. “Penyelenggara pemilu harus bisa sebagai pelindung suara rakyat bukan sebagai penjual suara rakyat”.ujarnya
Oleh karenanya bagi KPU program pendidikan S2 tata kelola pemilu yang KPU jalankan agar diwajibkan bagi seluruh pegawai KPU. Karena tugas KPU sangat berat dan perlu keahlian.
Ramlan juga menyarankan “program tata kelola pemilu harus lebih spesialis seperti dokter atau menjadi program study dengan menjadi kajian pemilu”.pungkasnya.
Sumber : kpu.go.id
