Hasil Audit LDK Parpol Pemilu 2019 : 7 Patuh, 9 Tidak patuh

Hasil Audit LDK Parpol Pemilu 2019 : 7 Patuh, 9 Tidak patuh

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyerahkan hasil audit Laporan Dana Kampanye (LDK) Peserta Pemilu 2019, kepada masing-masing partai politik maupun pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, di Gedung KPU RI, Jumat 31 Mei 2019.

Dan hasil dari audit yang diserahkan dari 18 Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut perkembangan terakhir hingga Sabtu (1/6/2019) pukul 01.44 WIB, diketahui untuk peserta pemilu partai politik, sebanyak 7 di antaranya masuk kategori patuh dan 9 lainnya masuk kategori tidak patuh.

Ketujuh partai politik yang masuk kategori patuh antara lain Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Garuda, PKS, Partai Perindo, PSI serta Partai Hanura. Dan untuk 9 partai yang masuk kategori tidak patuh antara lain PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Berkarya, PPP, PAN, Partai Demokrat, PBB serta PKP Indonesia.

Sementara untuk peserta pemilu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, baik Tim Kampanye Nasional (TKN 01) dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 masuk dalam kategori patuh.

Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa standar kepatuhan bagi peserta pemilu terkait LDK adalah patuh terhadap ketentuan perundang-undangan. Seperti laporan (disampaikan) sesuai batas waktu, sumber dana kampanye dari sumber yang sah atau tidak bersumber dari yang dilarang serta sumbangan dana kampanye besaran sesuai batas yang ditentukan.

Adapun untuk ketidakpatuhan, temuan yang melatarbelakanginya seperti periodeisasi pembukuan LADK yang dibuat parpol tidak sesuai peraturan, dimana diatur bahwa pembukuan dimulai 3 hari setelah penetapan parpol peserta pemilu (20 Februari 2018) namun faktanya ditemukan oleh KAP ada pembukuan LADK  parpol yang dimulai di antaranya di tanggal 20 September atau bersamaan dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

Temuan lain yang juga diungkap dari hasil audit ketidakpatuhan menurut Hasyim adalah terkait dana kampanye yang berasal dari pribadi caleg ditemukan oleh KAP tidak dimasukkan kedalam RKDK. “Kalau mengacu dalam peraturan KPU semua sumbangan harus terlebih dahulu masuk ke RKDK,” tutup Hasyim. (hupmas kpu dianR/foto: dok/ed diR)

Sumber Berita : KPU.GO.ID
KPU Tetap Profesional dan Berintegritas

KPU Tetap Profesional dan Berintegritas

Jakarta, Usai penyelenggaraan pemungutan suara 17 April 2019, gelombang ketidakpercayaan terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) ternyata terus dibangun melalui pemberitaan dan isu yang terus dikembangkan.

Apabila sebelum pemilu, ketidakpercayaan terhadap penyelenggara dilakukan melalui isu tujuh container surat suara tercoblos, server KPU diluar negeri yang menguntungkan salah satu pasangan calon, pasca hari pemungutan suara isu yang dibentuk untuk menguatkan ketidakpercayaan digelontorkan melalui tudingan kesengajaan kesalahan input scan form C1 kedalam Situng yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon.

Menyikapi kondisi yang ada ini, para tokoh yang tergabung dalam Gerakan Suluh Kebangsaan, mendatangi KPU, Rabu (24/4) petang untuk melihat dan memastikan langsung profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu.

Rombongan yang dipimpin langsung Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD juga berkesempatan mengonfirmasi langsung dengan Ketua dan Anggota KPU RI, dan melihat server KPU untuk mengetahui proses pengolahan data dilakukan oleh anak-anak bangsa dalam negeri.

“Kami tadi melihat sendiri bahwa server pengolahan data itu ada di sini. Bohong kalau dibilang itu ada di Singapura. Orangnya juga Indonesia semua nggak ada bule, asingnya. Karena itu masyarakat harus tenang jangan sampai pemilu ini dirusak hoaks,” ujar Mahfud di Gedung KPU, Rabu (24/4/2019).

Terkait tudingan KPU sengaja memainkan data Situng dengan cara memanipulasi proses penginputannya, pria yang juga sempat menjabat sebagai Ketua MK tersebut melihat tidak ada sama sekali kecenderungan ke arah sana. Selain jumlahnya sangat kecil dibanding jumlah TPS keseluruhan, kesalahan input form C1 kedalam Situng juga terjadi untuk perolehan suara pasangan calon presiden 01 dan 02. “Kalau terstruktur mestinya berpersen-persen. Tidak mungkin ada kesengajaan,” tambah Mahfud.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengapresiasi dukungan moril yang datang dari berbagai elemen masyarakat untuk lembaganya di Pemilu 2019. Sumbangsih pemikiran yang diberikan menurut dia akan menjadi catatan lembaganya dalam menjalankan tugas yang telah diatur dalam ketentuan perundangan. “Kami menerima masukan dan catatan agar penyelenggara pemilu tetap teguh menjalankan tugas-tugasnya,” kata Arief.

Sumber : (hupmas kpu ri dianR/foto: ieam/ed diR)
Sumber : KPU.go.id
FKUI Kaji Sebab Penyelenggara Sakit Hingga Meninggal di Pemilu 2019

FKUI Kaji Sebab Penyelenggara Sakit Hingga Meninggal di Pemilu 2019

Jakarta, rombongan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk beraudiensi, membahas isu yang tengah hangat dimasyarakat terkait sakit hingga meninggal dunianya para penyelenggara pemilu pasca bertugas, 17 April 2019 silam.

Rombongan yang terdiri dari Dekan FKUI Ari Fahrial Syam, Humas FKUI Iris Rengganis, Manajer Pendidikan FKUI Em Yunir, Sekretaris Pimpinan Fakultas Yuli Budiningsih, Ketua Program Studi Magister Kesehatan Kerja Dewi serta Ketua Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas Herkutanto, menyampaikan gagasan untuk meneliti lebih jauh terkait penyebab berjatuhannya para penyelenggara pemilu.

“Tentu penelitiannya juga kita ajukan ke komite etik. Penelitian tujuannya adalah hasil dari kajian ini akan kami berikan untuk pemangku berikutnya,” ujar Ari saat ditemui Ketua KPU RI Arief Budiman, Anggota Ilham Saputra serta Pramono Ubaid Tanthowi.

Menurut Ari hasil penelitian tim FKUI nantinya juga akan dapat dijadikan rujukan apakah model Pemilu Serentak 2019 tetap ideal untuk digelar disesuaikan dengan kemampuan petugasmya. “Apakah pemilu yang memang model seperti ini terus kita pertahankan atau memang seperti yang kita usulkan, dibuat sistem shift,” tutur Ari.

FKUI sendiri menilai proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan lima surat suara menyita tenaga hingga pikiran yang tidak sedikit bagi penyelenggara. “Sementara secara normal sebenarnya kita bekerja keras itu 8 jam, kemudian bekerja ringan 8 jam dan 8 jam sisanya itu adalah untuk beristirahat dan 8 jam istirahat itu 6 jam untuk tidur,” tambah Ari.

Sebelumnya Ketua KPU RI Arief Budiman mengapresiasi keinginan FKUI terkait rencana meneliti lebih jauh penyebab tumbangnya para penyelenggara pemilu. Hasil dari kegiatan tersebut nantinya akan menjadi rekomendasi bagi KPU maupun pembuat UU dalam menyiapkan pemilu 2014. “Ingat 2024 ktia akan menyelenggarakan Pemilu Serentak bukan hanya pileg dan pilpres tapi juga pemilihan kepala daerah. Jadi pekerjaan kita di 2024 akan semakin besar dan banyak,” tutur Arief.

Diluar itu Arief juga mengatakan bahwa rekomendasi bisa juga digunakan untuk hajatan sebelumnya yakni pemilihan kepala daerah 2020 dimana aka nada 269 daerah yang menyelenggarakan.

Sumber : kpu.go.id