Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020

Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020


PENGUMUMAN
Nomor : 95/PL.02.7-Pu/7302/KPU-Kab/II/2021

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA
TAHUN 2020

         Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan Berita Acara Nomor: 003/PL.02.7-BA/7302/KPU-Kab/II/2021, tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, sebagaimana terlampir.

         Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 07/PL.02.7-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2021, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020

          Demikian Pengumuman ini disampaikan kepada masyarakat untuk diketahui.

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bulukumba

Ttd

Kaharuddin, S.Pd., M.Pd.


Lihat Pengumuman

Lihat Berita Acara

Lihat Surat Keputusan

Eksepsi KPU Beralasan Hukum, 23 Permohonan Tidak Dapat Diterima

Eksepsi KPU Beralasan Hukum, 23 Permohonan Tidak Dapat Diterima

Jakarta – Eksepsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait tenggat waktu pengajuan permohonan dan kedudukan Pemohon diterima oleh Majelis Hakim. Hal tersebut terungkap pada Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) hari pertama yang berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (15/2/2021).

Pada sidang dengan agenda pembacaan keputusan/ketetapan ini, mahkamah memutus atau menetapkan 23 perkara tidak dapat diterima, 2 perkara dinyatakan tidak berwenang, 2 perkara dinyatakan gugur dan 6 perkara ditarik kembali oleh Pemohon.

“Amar putusan, mengadili, dalam eksepsi, menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan,” ucap Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman saat membacakan salah satu perkara.

Terkait tenggat waktu pengajuan permohonan sendiri, dalam eksepsinya KPU menyertakan bukti-bukti kepada majelis hakim bahwa ada pelanggaran atas Pasal 157 ayat 5 Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 7 ayat 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020 bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan lebih dari tiga hari sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU setempat.

Sementara terkait kedudukan hukum Pemohon, meskipun Pemohon merupakan pasangan calon Pemilihan 2020, namun bukti yang disampaikan KPU selaku Termohon mengungkapkan bahwa ada selisih suara yang melebihi aturan antara Pemohon dan Pihak Terkait. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 158 UU 10 Tahun 2016.

Terkait perkara yang dinyatakan gugur, mahkamah berketetapan bahwa Pemohon tidak hadir selama masa persidangan. Dan untuk perkara yang ditarik kembali, mahkamah menyampaikan bahwa perkara telah dicabut oleh Pemohon pada saat masa persidangan atau sebelum dilakukannya pembacaan keputusan/ketetapan.

Adapun dua perkara yang dinyatakan tidak berwenang, mahkamah mengatakan bahwa objek permohonan yang diajukan Pemohon justru seputar surat Keputusan KPU dan bukan perselisihan penetapan hasil sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 157 ayat 3 UU 10 Tahun 2016.

Sidang pembacaan keputusan/ketetapan sendiri masih akan berlangsung dalam dua hari kedepan (hingga 17 Februari 2021). Pada hari kedua, ada 30 perkara yang akan dibacakan keputusan/ketetapan sedangkan di hari ketiga akan ada 37 perkara yang akan dibacakan.

Sumber Berita : KPU.go.id

Inovasi dan Kerja Keras Wujudkan Partisipasi Masyarakat

Inovasi dan Kerja Keras Wujudkan Partisipasi Masyarakat

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengapresiasi inovasi dan kerja keras yang telah dilakukan jajaran KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota terutama dalam mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di Pemilihan 2020. Untuk tingkat partisipasi sendiri KPU hingga saat ini terus memperbarui berdasarkan data-data resmi yang dapat dipertanggungjawabkan, terutama melalui formulir D Hasil-KWK.

“Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan ini berkat doa dan kerja keras kita semua. Padahal banyak persepsi publik yang mengkhawatirkan pemilih tidak datang ke TPS di tengah pandemi Covid-19, namun pemilih tetap datang karena kita terapkan protokol kesehatan dengan baik. Untuk itu, inovasi dan upaya yang telah dilakukan, kita evaluasi bersama untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemilu/pemilihan ke depan,” tutur Anggota I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam Webinar Rapat Koordinasi Evaluasi Tingkat Partisipasi Masyarakat, Jumat (18/12/2020).

Dewa juga menjelaskan, KPU menghitung tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan data resmi di tingkat kabupaten/kota. Tata cara penghitungan berasal dari formulir D Hasil-KWK, seluruh pengguna hak pilih dari DPT ditambah DPTb dan DPPh dibagi jumlah pemilih dari DPT ditambah DPTb dikali 100 persen.

“Sejalan kita semua mempersiapkan laporan pertanggungjawaban hasil penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020. Semoga kita juga bisa membuat satu buku khusus terkait pemilihan. Buku tersebut akna menampilkan perjuangan, inovasi dan usaha positif kita di masing-masing daerah, sehingga mampu meningkatkan partisipasi publik di atas target yang sudah ditetapkan, apalagi penyelenggaraan pemilihan ini di tengah pandemi Covid-19,” ujar Dewa di depan peserta webinar.

Dikesempatan yang sama, Ketua KPU RI Arief Budiman meminta semua jajarannya untuk memastikan kembali data-data sebelum dihitung dalam rumus tingkat partisipasi masyarakat. Contohnya hitungan pengguna hak pilih dari DPT ditambah DPTb dan DPPh, apabila DPPh tersebut mau dimasukkan, maka harus dipastikan data pemilih pindahan tersebut sudah benar dan data di tempat asalnya harus sudah dicoret.

“KPU provinsi bukan hanya menerima dan mengumpulkan data semata, tetapi harus memastikan kembali data-data dari masing-masing kabupaten/kota sudah benar. Selain itu, sejauh mana laporan penggunaan Sirekap, harus dilaporkan daerah mana saja yang sudah bisa 100 persen, daerah mana saja yang belum 100 persen. Ini tantangan kita bersama apakah kita mampu mendokumentasikan hasil di semua TPS, untuk itu diupayakan Sirekap di semua daerah bisa 100 persen,” tegas Arief.

Sementara itu, Kepala Biro Teknis dan Hupmas Nur Syarifah juga meminta semua jajaran KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota mempunyai pemahaman yang sama dalam merumuskan tingkat partisipasi di daerahnya. Sirekap dalam prosesnya juga harus didukung manualnya untuk mencocokkan data. Targetnya setelah dua hari rakor ini, masing-masing KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dapat menyelesaikan data tingkat partisipasinya.

Rakor ini akan digelar dalam dua gelombang selama dua hari. Pada hari Jumat 18 Desember 2020 Gelombang I Sesi 1 diikuti KPU Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan, kemudian Sesi 2 diikuti KPU Provinsi Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Lampung. Selanjutnya hari Sabtu 19 Desember 2020, Gelombang II Sesi 1 diikuti KPU Provinsi Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara dan Jawa Barat, Sesi 2 diikuti KPU Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Gorontalo dan Jambi, Sesi 3 diikuti KPU Provinsi Bengkulu, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

 Sumber Berita : kpu.go.id