Daftar 270 Daerah Penyelenggara Pemilihan Serentak 2020

Daftar 270 Daerah Penyelenggara Pemilihan Serentak 2020

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Senin (24/6/2019) mengundang partai politik, Bawaslu, DKPP dan LSM pemerhati kepemiluan untuk membahas bersama rancangan Peraturan KPU (PKPU) Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Serentak 2020.

Sebagaimana disampaikan bahwa Pemilihan yang akan digelar 23 September 2020 ini akan digelar di 270 daerah, dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten serta 37 kota). Berikut daerah-daerah yang akan melaksanakan pemilihan serentak gelombang keempat tersebut.

Provinsi: Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

Kota: Medan, Binjai, Sibolga, Tanjung Balai, Gunung Sitoli, Pematangsiantar, Solok, Bukittinggi, Dumai, Sungai Penuh, Metro, Bandar Lampung, Batam, Depok, Pekalongan, Semarang, Magelang, Surakarta, Blitar, Surabaya, Pasuruan, Cilegon, Tangerang Selatan, Denpasar, Mataram, Banjarbaru, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Bontang, Bitung, Manado, Tomohon, Palu, Ternate, Tidore Kepulauan, Makassar (Pilkada Ulang Tahun 2018).

Kabupaten: Tapanuli Selatan, Serdang Bedagai, Toba Samosir, Labuhan Batu, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Asahan, Mandailing Natal, Samosir, Karo, Nias, Nias Selatan, Simalungun, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Nias Utara, Nias Barat, Solok, Agam, Pasaman, Lima Puluh Kota, Dharmasraya, Solok Selatan, Padang Pariaman, Sijunjung, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Indragiri Hulu, Bengkalis, Kuatan Singingi, Siak, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Pelalawan, Kepulauan Meranti. Tanjung Jabung Barat, Batanghari, Bungo, Tanjung Jabung Timur, Ogan Komering Hulu, OKU Selatan, Ogan Ilir, OKU Timur, Musi Rawas, Penukal Abab Lematang Ilir, Musirawas Utara, Seluma, Kaur, Rejang Lebong, Kepahiang, Lebong, Mukomuko, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Lampung Selatan, Way Kanan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Pesawaran, Pesisir Barat, Bangka Tengah, Belitung Timur, Bangka Barat, Bangka Selatan, Lingga, Bintan, Karimun, Natuna, Kepulauan Anambas, Sukabumi, Kab Bandung, Indramayu, Cianjur, Tasikmalaya, Karawang, Pangandaran, Kab Pekalongan, Kab Semarang, Kebumen, Rembang, Purbalingga, Blora, Kendal, Sukoharjo, Wonosobo.

Wonogiri, Purworejo, Sragen, Klaten, Pemalang, Grobogan, Demak, Sleman, Gunung Kidul, Bantul, Ngawi, Jember, Lamongan, Ponorogo, Kab Blitar, Situbondo, Kediri, Sumenep, Gresik, Kab Malang, Mojokerto, Pacitan, Trenggalek, Sidoarjo, Tuban, Banyuwangi, Kab Serang, Kab Pandeglang, Karang Asem, Badung, Tabanan, Bangli, Jembrana, Bima, Lombok Tengah, Dompu, Sumbawa Barat, Sumbawa, Lombok Utara, Sumba Barat, Manggarai Barat, Sumba Timur, Manggarai, Ngada, Belu, Timor Tengah Utara, Sabu Raijua, Malaka, Kapuas Hulu, Ketapang, Sekadau, Bengkayang, Melawi, Sintang, Sambas, Kotawaringin Timur, Banjar, Tanah Bumbu, Kab Kotabaru, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Kutai Kartanegara, Paser, Berau, Kutai Timur, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Bulungan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Bolmong Timur, Bolmong Selatan, Poso, Toli-Toli, Tojo Una-Una, Banggai, Sigi, Banggai Laut, Morowali Utara, Pangkajene Kepulauan, Barru, Gowa, Maros, Soppeng, Luwu Timur, Luwu Utara, Bulukumba, Tana Toraja, Kepulauan Selayar, Toraja Utara.

Konawe Selatan, Muna, Wakatobi, Buton Utara, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Kolaka Timur, Bone Bolango, Gorontalo, Pohuwato, Mamuju, Majene, Mamuju Utara, Mamuju Tengah, Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Barat, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, Boven Digoel, Merauke, Pegunungan Bintang, Asmat, Nabire, Warofen, Yahukimo, Keerom, Supiori, Membramo Raya, Yalimo, Manokwari, Fakfak, Sorong Selatan, Raja Ampat, Kaimana, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Pegunungan Arfak serta Manokwari Selatan.

Sumber : KPU.go.id
Minggu 30 Juni 2019, KPU Tetapkan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

Minggu 30 Juni 2019, KPU Tetapkan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

Jakarta – Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung menggelar rapat pleno untuk menentukan kapan waktu menetapkan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019. Sebagaimana diketahui KPU RI diwajibkan untuk menetapkan calon terpilih tiga hari setelah putusan dikeluarkan MK.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengungkapkan hasil rapat pleno yang digelar mulai pukul 22.00 WIB merencanakan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dilaksanakan pada Minggu 30 Juni 2019 di Ruang Sidang Utama Gedung KPU RI.

“Rapat pleno terbuka tersebut akan dimulai pada pukul 15.30 WIB dan diperkirakan pada pukul 17.00 WIB sudah selesai,” tutur Arief saat menggelar konferensi pers di media center KPU RI, Kamis (27/6/2019) malam.

Nantinya KPU juga akan mengundang lembaga terkait yang pada acara nanti akan menerima salinan Keputusan KPU, seperti Bawaslu, MK, MA, Setneg, DPR dan MPR. Turut juga diundang kementerian/lembaga yang selama ini bekerjasama dengan KPU dalam penyelenggaraan tahapan pemilu, seluruh peserta pemilu, baik itu partai politik dan pasangan calon 01 dan 02, pemantau, NGO dan para pegiat pemilu.

Khusus bagi tim pasangan calon 01 dan 02, masing-masing akan diberikan undangan maksimal untuk 20 orang. Arief berharap para pasangan calon juga bisa hadir dan nantinya akan diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. “Selain itu, KPU berharap kedua pasangan calon juga bersedia untuk konferensi pers bersama,” tambah Arief.

Diakhir konfrensi pers, Arief secara khusus juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut menyukseskan pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 sehingga berjalan dengan baik. Para penyelenggara pemilu dan badan adhoc di seluruh tingkatan, Bawaslu dan pengawas di seluruh tingkatan, DKPP, aparat keamanan TNI/Polri, kementerian/lembaga, pemerintah pusat, provinsi dan daerah, pemantau, pegiat pemilu, NGO dan masyarakat pemilih seluruh indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya serta media massa yang terus memberitakan dan menyosialisasikan tahapan pemilu dan mengontrol KPU supaya bisa bekerja dengan baik dan tepat waktu.

Sumber : kpu.go.id
Hasil Audit LDK Parpol Pemilu 2019 : 7 Patuh, 9 Tidak patuh

Hasil Audit LDK Parpol Pemilu 2019 : 7 Patuh, 9 Tidak patuh

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyerahkan hasil audit Laporan Dana Kampanye (LDK) Peserta Pemilu 2019, kepada masing-masing partai politik maupun pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, di Gedung KPU RI, Jumat 31 Mei 2019.

Dan hasil dari audit yang diserahkan dari 18 Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut perkembangan terakhir hingga Sabtu (1/6/2019) pukul 01.44 WIB, diketahui untuk peserta pemilu partai politik, sebanyak 7 di antaranya masuk kategori patuh dan 9 lainnya masuk kategori tidak patuh.

Ketujuh partai politik yang masuk kategori patuh antara lain Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Garuda, PKS, Partai Perindo, PSI serta Partai Hanura. Dan untuk 9 partai yang masuk kategori tidak patuh antara lain PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Berkarya, PPP, PAN, Partai Demokrat, PBB serta PKP Indonesia.

Sementara untuk peserta pemilu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, baik Tim Kampanye Nasional (TKN 01) dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 masuk dalam kategori patuh.

Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa standar kepatuhan bagi peserta pemilu terkait LDK adalah patuh terhadap ketentuan perundang-undangan. Seperti laporan (disampaikan) sesuai batas waktu, sumber dana kampanye dari sumber yang sah atau tidak bersumber dari yang dilarang serta sumbangan dana kampanye besaran sesuai batas yang ditentukan.

Adapun untuk ketidakpatuhan, temuan yang melatarbelakanginya seperti periodeisasi pembukuan LADK yang dibuat parpol tidak sesuai peraturan, dimana diatur bahwa pembukuan dimulai 3 hari setelah penetapan parpol peserta pemilu (20 Februari 2018) namun faktanya ditemukan oleh KAP ada pembukuan LADK  parpol yang dimulai di antaranya di tanggal 20 September atau bersamaan dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

Temuan lain yang juga diungkap dari hasil audit ketidakpatuhan menurut Hasyim adalah terkait dana kampanye yang berasal dari pribadi caleg ditemukan oleh KAP tidak dimasukkan kedalam RKDK. “Kalau mengacu dalam peraturan KPU semua sumbangan harus terlebih dahulu masuk ke RKDK,” tutup Hasyim. (hupmas kpu dianR/foto: dok/ed diR)

Sumber Berita : KPU.GO.ID